Breaking News

Bupati Rudy Susmanto Lantik 3.676 CPNS dan PPPK Formasi 2024, Tegaskan Semangat Baru Bangun Kabupaten Bogor

Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 3.676 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terdiri dari 352 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 3.324 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (17/4/2025).

Pelantikan tersebut menjadi gelombang pertama pengangkatan ASN tahun ini di Kabupaten Bogor, sekaligus menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi suntikan semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor. Lebih dari 3.600 ASN hari ini resmi bergabung menjadi bagian penting dari mesin birokrasi daerah dengan penduduk terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Rudy dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan para ASN yang baru diangkat untuk menjaga integritas dan nama baik Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Jaga integritas, jaga kehormatan, karena nama baik Kabupaten Bogor kini ada di pundak kalian. Selamat mengabdi dan tunjukkan kinerja terbaik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bogor menerima Piagam Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sebagai salah satu daerah tercepat dalam proses pengangkatan CASN Tahun 2024.

Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai efektif dan efisien dalam administrasi kepegawaian.

“Saat ini baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat. Kami sudah cek, dari sisi anggaran, semuanya aman,” ujar Zudan.

Zudan juga mengingatkan pentingnya penguatan integritas dan kompetensi seluruh ASN di tengah besarnya tanggung jawab Kabupaten Bogor sebagai wilayah strategis.

“Bogor ini kabupaten rasa provinsi, dengan 5,8 juta penduduk. Ini kekuatan besar yang harus diimbangi dengan pelayanan publik yang prima,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan manajemen risiko bagi seluruh pemerintah daerah. “Jangan sampai ada risiko hukum, operasional, atau defisit anggaran yang mencoreng reputasi pemerintah. ASN harus bekerja penuh tanggung jawab dan menghindari niat jahat,” tegasnya.

Sementara itu, pelantikan tahap pertama ini akan dilanjutkan dengan proses lanjutan sesuai ketersediaan formasi. Pemerintah Kabupaten Bogor juga memastikan PPPK paruh waktu tetap bekerja dan mendapatkan kepastian hukum melalui pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP), serta peluang untuk menjadi ASN penuh waktu ke depan.

Hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Wakil Kepala BKN RI, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, dan seluruh camat se-Kabupaten Bogor.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya