
Liputan08.com BOGOR – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, menyoroti kebijakan perubahan distribusi LPG 3 kg yang kini tidak lagi tersedia di warung-warung, melainkan harus dibeli langsung di pangkalan resmi. Menurutnya, kebijakan ini akan semakin menyulitkan masyarakat kecil dan berpotensi memicu gejolak luas di seluruh Indonesia.
“Kami sebagai wakil rakyat menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang datang berduyun-duyun ke DPRD meminta agar kebijakan ini dievaluasi. Perubahan distribusi LPG 3 kg dari warung ke pangkalan justru memperberat beban masyarakat. Jika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti gas untuk memasak, tentu mereka akan marah. Ini bukan sekadar masalah regulasi, tetapi menyangkut urusan perut. Kalau rakyat lapar, pasti ada gejolak!” tegas KH Achmad Yaudin Sogir dalam keterangannya di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (3/2/2024).
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini dapat memicu aksi protes masyarakat terhadap Pertamina jika tidak segera dievaluasi.
“Rakyat pasti akan melakukan aksi jika kebijakan ini tidak dibatalkan. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani dengan aturan yang justru menyulitkan. Pemerintah dan Pertamina harus mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan ini,” lanjutnya.
KH Achmad Yaudin Sogir juga mempertanyakan peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Hiswana Migas terhadap distribusi LPG bersubsidi.
“Kinerja Hiswana Migas patut dipertanyakan. Seberapa efektif mereka dalam mengawasi distribusi dan penggunaan LPG 3 kg selama ini? Jangan sampai kebijakan baru ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat. Pemerintah harus segera memberikan solusi konkret sebelum kondisi semakin memburuk,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu respons dari pihak terkait, khususnya Pertamina dan pemerintah daerah, terkait polemik kebijakan distribusi LPG 3 kg iniKebijakan Baru Distribusi LPG 3 Kg Dikritik, KH Achmad Yaudin Sogir: “Ini Pasti Memicu Gejolak Nasional!”
BOGOR – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, menyoroti kebijakan perubahan distribusi LPG 3 kg yang kini tidak lagi tersedia di warung-warung, melainkan harus dibeli langsung di pangkalan resmi. Menurutnya, kebijakan ini akan semakin menyulitkan masyarakat kecil dan berpotensi memicu gejolak luas di seluruh Indonesia.
“Kami sebagai wakil rakyat menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang datang berduyun-duyun ke DPRD meminta agar kebijakan ini dievaluasi. Perubahan distribusi LPG 3 kg dari warung ke pangkalan justru memperberat beban masyarakat. Jika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti gas untuk memasak, tentu mereka akan marah. Ini bukan sekadar masalah regulasi, tetapi menyangkut urusan perut. Kalau rakyat lapar, pasti ada gejolak!” tegas KH Achmad Yaudin Sogir dalam keterangannya di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (3/2/2024).
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini dapat memicu aksi protes masyarakat terhadap Pertamina jika tidak segera dievaluasi.
“Rakyat pasti akan melakukan aksi jika kebijakan ini tidak dibatalkan. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani dengan aturan yang justru menyulitkan. Pemerintah dan Pertamina harus mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan ini,” lanjutnya.
KH Achmad Yaudin Sogir juga mempertanyakan peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Hiswana Migas terhadap distribusi LPG bersubsidi.
“Kinerja Hiswana Migas patut dipertanyakan. Seberapa efektif mereka dalam mengawasi distribusi dan penggunaan LPG 3 kg selama ini? Jangan sampai kebijakan baru ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat. Pemerintah harus segera memberikan solusi konkret sebelum kondisi semakin memburuk,” pungkasnya.
.
Baca Juga
-
10 Nov 2024
Pemkab Bogor Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-79 dengan Semangat Kebangsaan
-
30 Des 2024
Apakah Kehidupan Hanya Ilusi? Perspektif Ilmiah dan Filsafat
-
16 Jan 2025
Indonesia Siap Pimpin Pasar Karbon Global: Perdagangan Internasional Dimulai 20 Januari 2025
-
18 Des 2024
Polsek Palmerah Tangkap ABH Pelaku Begal Payudara di Jakarta Barat
-
16 Jan 2025
Jaksa Agung Tetapkan 8 Program Kerja Prioritas untuk Wujudkan Transformasi Kejaksaan RI 2025
-
09 Jan 2025
Pemagaran Laut di Tangerang Ancaman Bagi Ekologi dan Kehidupan Masyarakat Pesisir
Rekomendasi lainnya
-
02 Jan 2025
Pj. Bupati Bogor Dorong Percepatan Layanan Publik di Awal Tahun 2025
-
08 Okt 2024
Pj. Bupati Bogor Bahas Program Sekolah Pra Nikah Bersama IPB University untuk Tekan Angka Stunting
-
22 Feb 2025
Panglima TNI Salurkan Bantuan Kendaraan dan Materiil untuk Penanggulangan Bencana di Sukabumi
-
20 Jan 2025
RSUD Cibinong Siap Sukseskan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Dirut Kesehatan Adalah Hak Semua Warga
-
08 Feb 2025
Kasau Disematkan Brevet Kehormatan Albara, Wujud Penghormatan atas Dukungan bagi Satbravo 90 Kopasgat
-
29 Jan 2025
Pj. Bupati Bogor Tinjau Banjir di Cisarua Janjikan Perbaikan TPT untuk Cegah Bencana