
Liputan08.com Jakarta – Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang menyeret anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 terus menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua anggota Komisi XI terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
Pernyataan salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Satori, semakin menguatkan isu tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 diduga terlibat dalam kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Saiful Chaniago, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa semua anggota Komisi XI DPR RI periode tersebut, termasuk kelompok yang disebut “Misbakun CS.” Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik seperti CSR BI.
“Dana CSR BI jumlahnya sangat besar dan seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika disalahgunakan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia,” ujar Saiful Chaniago dalam pernyataannya, Sabtu (30/11/2024).
Saiful mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi CSR BI. Menurutnya, tindakan KPK ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya KPK yang telah bekerja cepat untuk mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memastikan Indonesia terbebas dari para koruptor,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. “Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Tidak ada toleransi untuk pelaku korupsi,” sambung Saiful.
Sebagai pemimpin pemuda dan Wasekjend Depinas SOKSI, Saiful melihat langkah ini sebagai bentuk ketegasan yang mendukung percepatan kemajuan Indonesia. “Ikhtiar KPK adalah bagian penting dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas para pemangku kebijakan di Indonesia. Publik menantikan hasil pemeriksaan KPK terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. Harapan besar tertuju pada penegakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Saiful menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk mengelola dana publik dengan lebih bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.
Baca Juga
-
24 Mar 2025
JAM PIDMIL Kejagung Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM untuk Wujudkan Birokrasi Bersih
-
17 Mar 2025
Rudy Susmanto Dukung Pordasi, Targetkan Pakansari Jadi Pusat Event Equestrian Nasional
-
02 Okt 2024
Waspada Gempa Megathrust, Pemerintah Imbau Warga Bogor dan Sejumlah Instansi Lakukan Ini
-
06 Mar 2025
Kejari Musi Banyuasin Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Tol Betung-Tempino Jambi
-
08 Jan 2025
JAM-Pengawasan Gelar Sosialisasi Tata Kelola Anggaran 2025 untuk Satuan Kerja Kejaksaan
-
21 Okt 2024
Suparji Ahmad: Adu Domba Lembaga Pemberantasan Korupsi Adalah Upaya Koruptor Menggoyahkan Institusi Hukum
Rekomendasi lainnya
-
28 Nov 2024
Jaksa Agung dan Menteri Perhubungan Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis
-
04 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 12 Perkara Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian di Jakarta Pusat
-
02 Okt 2024
5,5 Juta Kendaraan Sudah Daftar QR Pertalite, Terakhir Kapan?
-
06 Jan 2025
Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Impor Gula Tahun 2015-2016
-
21 Jan 2025
Polres Kendal Apresiasi Anggota Berprestasi Bukti Dedikasi dan Inovasi di Tengah Masyarakat
-
29 Des 2024
Kodam I/BB Bantu 250 Anak Panti dan Kaum Dhuafa di Tanjung Morawa dengan Makanan Bergizi