Breaking News
Home      •    •  

Kejaksaan Agung Gelar Rapat Perdana Desk Koordinasi Devisa Soroti Kebocoran Penerimaan Negara

Liputan 08
19 Des 2024

Liputan08.com Jakarta – Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan devisa negara, Kejaksaan Agung melalui Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intelijen), Sarjono Turin, memimpin rapat perdana Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara pada Rabu, 18 Desember 2024. Agenda rapat membahas strategi peningkatan devisa melalui sektor ekspor, impor, dan jasa, serta mengidentifikasi solusi kebocoran penerimaan negara.

Sarjono Turin menyampaikan pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam menangani isu strategis ini. “Desk Koordinasi ini menjadi langkah konkret untuk memastikan devisa negara dapat dimaksimalkan dengan pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan efisien,” ujar Sarjono Turin.

Rapat yang diadakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung ini melibatkan 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Isu Strategis yang Dibahas:
1.Stockpile Bauksit di Kepulauan Riau
Sebanyak 5 juta ton bijih bauksit yang bernilai USD 100 juta masih tertahan akibat regulasi yang belum tuntas. “Kami mendorong Kementerian Keuangan segera menyusun regulasi terkait penjualan barang milik negara ini,” tegas Sarjono Turin.
2.Kebocoran Ekspor
Modus penyimpangan pengiriman barang antar pulau yang beralih ke luar negeri menjadi sorotan. “Regulasi laporan manifest kapal akan menjadi solusi penting dalam mencegah kebocoran ini,” kata perwakilan dari Kementerian Perdagangan.
3.Optimalisasi Devisa Impor
Sebanyak 71% dari total impor nasional berupa bahan baku penolong. Pokja Devisa Impor berfokus pada strategi pengendalian impor dan pemanfaatan bahan baku lokal untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
4.Devisa Sektor Jasa
Tercatat 50% pekerja migran Indonesia (PMI) belum terdokumentasi dengan baik, yang memengaruhi nilai devisa negara. “Kami akan mengintegrasikan data PMI untuk memastikan devisa yang diterima lebih akurat,” ujar perwakilan BP2MI.

Sebagai gambaran, devisa dari PMI pada 2023 mencapai Rp227 triliun.

Rapat lanjutan Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan implementasi program kerja yang telah disepakati. “Peningkatan devisa negara adalah kunci mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Sarjono Turin.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer