Breaking News
Home      •    •  

Minimnya Anggaran Publikasi Kinerja Dinas Kabupaten Bogor Dipertanyakan, Uang Ratusan Juta untuk Rapat di Hotel Justru Jadi Sorotan

Liputan 08
11 Des 2024

Liputan08.com Kabupaten Bogor – Anggaran publikasi kinerja dinas di Kabupaten Bogor menuai kritik tajam. Meski alokasi dana untuk rapat dinas di hotel atau vila mewah di kawasan Puncak mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah, dana yang dialokasikan untuk publikasi kinerja dinas justru sangat minim. Hal ini menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk media dan tokoh masyarakat, yang mempertanyakan transparansi kinerja pemerintah daerah.

Weweng Suherman, Pimpinan Redaksi Liputan08.com, menyayangkan rendahnya anggaran untuk publikasi kinerja dinas, yang dianggap sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Media berperan penting dalam membangun bangsa, terutama dalam memastikan transparansi informasi publik. Sangat disayangkan, anggaran publikasi kinerja dinas di Kabupaten Bogor sangat minim. Sebagai contoh, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) hanya menganggarkan Rp10 juta dalam satu tahun. Sementara itu, untuk membahas anggaran atau kegiatan lain, dinas sering menyewa hotel dengan alokasi hingga ratusan juta rupiah. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi mengenai apa saja yang telah mereka kerjakan,” ungkap Weweng 11 Desember 2024.

Minimnya anggaran publikasi juga diakui oleh pegawai Dinas UMKM Kabupaten Bogor, Arip Kurnia. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa tahun ini Dinas UMKM hanya menganggarkan Rp10 juta untuk publikasi kinerja, yang dibagikan kepada enam media.

“Kami hanya bisa menganggarkan Rp10 juta untuk publikasi kinerja selama tahun ini. Dana tersebut dialokasikan untuk enam media, dengan rincian Rp1 juta untuk media online dan Rp3 juta untuk media cetak, setelah dipotong pajak. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih besar,” ujar Arip ,10 Desember 2024.

Namun, alokasi anggaran yang minim ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Front Revolusi Rakyat Anti Korupsi (FRRAK), Duel Symson. Ia mempertanyakan prioritas anggaran dinas yang cenderung lebih besar untuk rapat di lokasi mewah dibandingkan dengan publikasi kinerja yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh dinas-dinas di Kabupaten Bogor. Yang sering saya lihat, mereka sering menggelar rapat di hotel atau vila di Puncak dengan anggaran yang besar, namun untuk publikasi kinerja hanya dianggarkan sedikit. Padahal, publikasi melalui media sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial. Saya berharap alokasi anggaran untuk media dapat ditingkatkan, sehingga transparansi kerja pemerintah lebih terjamin,” tegas Duel.

Minimnya anggaran untuk publikasi ini dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Selain itu, publikasi yang memadai dianggap mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan pemerintah daerah.

Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat memperbaiki alokasi anggaran ini, sehingga publikasi kinerja dinas tidak lagi terabaikan, dan transparansi kerja pemerintah dapat terwujud secara nyata.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer